Kabar Indonesia Hampir 10 bulan Indonesia dihantam pandemi virus corona (Covid-19). Sejak pasien pertama positif virus corona diungkap pemerintah, 2 Maret lalu, jumlah kasus positif sampai hari ini terus melonjak tanpa ada tanda-tanda menurun.
Jejak hitam wabah Covid-19 di Indonesia bermula dari penyanggahan disertai candaan para pejabat publik. Sebut saja, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Pada 11 Februari, ketika sejumlah peneliti asing menengarai wabah Covid telah muncul di Indonesia, Terawan dengan jemawa membantahnya sambil menantang para peneliti itu untuk datang ke Indonesia.
"Ya, Harvard suruh ke sini. Saya suruh buka pintunya untuk melihat. Tidak ada barang yang ditutupi," ujar Terawan. Per hari ini, Selasa (22/12), jabatan Terawan sebagai Menkes digantikan oleh Budi Gunadi.
Sesumbar Terawan diikuti menteri-menteri lain. Menko Polhukam Mahfud MD mengutip kelakar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa corona tak bisa masuk Indonesia karena perizinannya berbelit-belit pada 15 Februari.
Kemudian Menko Marves Luhut B Panjaitan, pada 10 Februari, berseloroh corona sudah lama pergi. Selorohannya merujuk pada mobil sedan tipe corona yang tak diproduksi lagi.
Selain itu ada pula Menhub Budi Karya Sumadi yang pada 17 Februari berguyon bahwa Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena setiap hari orang-orang di sini makan nasi kucing sehingga kebal.
Sikap menyanggah atau menyepelekan yang dipertontonkan jajaran pemerintah ini kemudian banyak dikritik banyak pihak, terutama ahli kesehatan.
Kekinian, dokter spesialis penyakit dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, bantahan terhadap penyakit atau wabah bukan terjadi pertama kali terjadi di Indonesia.
Mengenang temuan kasus AIDS pertama di Indonesia, pada 1980-an, Zubairi Djoerban menyebut bantahan-bantahan serupa juga dilontarkan pemerintah kala itu
"Ketika saya temukan kasus pertama AIDS (1983), Pemerintah saat itu menyangkal. Mereka bilang, orang Indonesia mustahil kena AIDS karena kita negara berbudaya dan agamis. Padahal tak ada hubungannya dengan itu. Situasinya mirip kala Covid-19 masuk sini. Mereka juga menyanggah," kata Zubairi lewat akun Twitter miliknya pada 1 Desember 2020.
Sesumbar Berujung Gagap Covid
Sesumbar para anak buah Jokowi berujung kacau balau penanganan Covid.
Ketika kasus pertama diumumkan Presiden pada 2 Maret, sontak terjadi kelangkaan masker hingga cairan desinfektan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Harga tak terkendali, sehingga warga sulit mendapatkan barang vital tersebut.
 Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) saat mengumumkan pasien positif Covid pertama di Indonesia, Senin (2/3/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) |
Langkah penanganan Covid-19 mulai terlihat serius setelah Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena Covid-19 pada 31 Maret 2020.
Jokowi juga meneken Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Aturan lain adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Jokowi juga menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dengan meneken Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi koordinator nasional dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Komite tersebut dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi sebagai wakil ketua adalah enam pembantu presiden lain yakni Menkes Terawan, Menkeu Sri Mulyani, Menko Marves Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta Mendagri Tito Karnavian. Sebagai ketua pelaksana KPC-PEN ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir.Gugus Tugas ini kemudian diganti menjadi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo. Satgas ini menjadi bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dibentuk lewat Perpres 82/2020.
Selanjutnya, Jokowi menekan Perpres Nomor 99 tahun 2020 pada 5 Oktober 2020 soal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pada Perpres itu ditekankan pengadaan diberi tugas kepada Menteri BUMN dengan memerhatikan kriteria dan penetapan vaksin dari Menkes. Sementara pelaksanaan vaksinasi dilakukan Kemenkes.
 Petugas menyemprotkan cairan disinfektan kepada WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China di Bandara Hang Nadim, Batam, 2 Februari 2020. (AP/Indonesian Foreign Ministry ) |
Selain membatasi pergerakan orang, pemerintah juga mengimbau sistem work from home atau kerja dari rumah untuk kegiatan perkantoran.
Beragam bantuan digelontorkan di masa pandemi Covid-19 demi menunjang berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat. Mulai dari bantuan Prakerja, subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta, hingga bansos corona.
Belakangan, bansos Covid ini menjadi masalah karena Menteri Sosial Juliari Batubara diduga memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri. Juliari telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2020.
Di sektor pendidikan, pada 28 Mei 2020, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan.
Toh, segudang aturan yang diterbitkan tak juga menjamin penanganan pandemi Covid-19 berjalan mulus.
Persoalan demi persoalan tetap muncul. Yang utama adalah transparansi data Covid-19 yang meliputi jumlah suspek, pemeriksaan harian, kasus positif konfirmasi, pasien sembuh, dan pasien meninggal.
Jokowi pernah mendapat kritik dari para pakar soal keterbukaan data pasien. Pemerintah diminta transparan dan menjelaskan menjelaskan domisili pasien positif, di mana dugaan dia tertular, dan bagaimana ia bisa terjangkit virus corona agar masyarakat tak resah dan bisa mawas diri.
Selain itu, kecurigaan merapel data kematian juga datang dari para pengamat kesehatan dan epidemiolog. Para ahli menyampaikan skala kasus dan kematian sejatinya di masa pandemi kemungkinan jauh lebih tinggi hingga 3 kali dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Ini fenomena yang terjadi di hampir semua negara berkembang di dunia. Karena sistem pelaporan yang memang belum optimal dan angka kematian Covid-19 ini merupakan akibat dari beragam faktor, antara lain belum memadainya deteksi dini, dan pelacakan kasus kontak, termasuk juga faktor komorbid," ujar Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman.
 Ruang terbuka di kawasan lapangan Banteng dan Taman Menteng di tutup sementara terkait pencegahan penularan Covid-19, Jakarta, Rabu (18/3/2020). |
Tidak sampai di sana, upaya testing-tracing-treatment di Indonesia juga dinilai masih jauh api dari panggang. Standar badan kesehatan dunia (WHO) untuk melakukan testing sebanyak 1.000/1 juta penduduk dalam satu minggu belum sekalipun tercapai.
Untuk kapasitas secara nasional, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 267 juta jiwa, diperlukan tes risiko setidaknya sebanyak 267.000 orang per pekan.
Tanpa jumlah tes yang sesuai standar WHO gambaran kasus Covid di Indonesia belum dapat dinyatakan valid.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito pada 10 Desember lalu menyatakan grafik testing hampir mencapai standar WHO per pekan pertama bulan tersebut yakni 95,35 persen. Namun, angka itu masih fluktuatif karena terjadi penurunan pada pekan selanjutnya jadi sekitar 81 persen.
"Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat kita sudah mendekati target dari WHO pada minggu lalu," kata Wiku, Selasa (15/12) yang juga menyatakan penurunan itu jadi bahan evaluasi.
Dari sisi penelusuran kontak (tracing), Indonesia juga belum bisa menyesuaikan dengan standar WHO.
Idealnya dalam 1 penemuan kasus positif, penelusuran kontak dilakukan kepada 20-30 orang kontak erat. Selain itu, upaya tracing ini juga harus menghadapi kenyataan: kurangnya petugas penelusuran kontak.
Korban Rakyat dan Tenaga Medis
Berbagai permasalahan di hulu ini berpengaruh secara langsung pada penanganan pandemi di hilir (rumah sakit).
Misalnya, antara lonjakan kasus Covid-19 dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit. Pasien Covid-19 yang lambat ditemukan karena penelusuran kontak yang minim, berpotensi membuat pasien tersebut menjadi bergejala berat dan harus dirawat di RS.
Jika kondisi demikian terjadi terus-menerus, ketahanan rumah sakit sebagai benteng terakhir penanganan pandemi berada di ujung tanduk. Penuhnya rumah sakit dengan pasien Covid-19, ditambah tenaga medis yang kelelahan menangani pasien, menjadi konsekuensi langsung dari upaya pencarian kasus positif di hulu yang tidak maksimal.
Hal ini pula yang menyebabkan tenaga medis terus berguguran, karena mereka yang rentan tertular Covid-19 juga harus berjibaku dengan ketersediaan APD minim, jam kerja panjang, dan beban kerja yang berat. Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mencatat hingga 15 Desember 2020, ada 202 kasus kematian dokter terpapar Covid-19 di negara ini.
Dari angka kematian itu, IDI merinci 101 dokter meninggal dalam rentang enam bulan, yakni Maret hingga Agustus. Sementara 101 dokter lainnya meninggal dalam kurun empat bulan, mulai September hingga 15 Desember.
Hampir genap sembilan bulan berlalu pandemi Covid-19 sejak pasien pertama di Indonesia, akumulasi Covid-19 menembus setengah juta kasus pada 23 November lalu. saat itu akumulasi positif Covid-19 di Indonesia adalah 502.110 kasus.
Angka penularan Covid-19 di Indonesia ini pun diprediksi para pakar belum mencapai puncak gelombang pertama. Hingga data pada 16 Desember, akumulasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 636.154 kasus, di mana sebanyak 521.984 di antaranya sembuh dan 19.248 orang meninggal.
Data terbaru pada 22 Desember, total kasus positif bertambah 6.848 kasus sehingga akumulasi yang terpapar virus corona mencapai 671.778 orang sejak kasus pertama diumumkan awal Maret 2020.
Tercatat sebanyak 546.884 di antaranya dinyatakan sembuh dan 20.085 orang lainnya meninggal dunia.
Persiapan Vaksin Covid-19
Angin segar vaksin Covid-19 mulai terasa sejak Juli 2020 lalu. Saat itu, Sinovac mengumumkan akan melakukan uji klinis vaksin Covid-19 tahap tiga.
Indonesia menjadi salah satu negara yang akan melakukan uji klinis fase III vaksin Covid-19 asal Sinovac tersebut. Uji klinis dilakukan bersama PT Biofarma di Universitas Padjajaran sejak Agustus lalu di Kota Bandung, Jawa Barat.
Hasil uji klinis akan menentukan keluar atau tidaknya izindari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).
Sementara hasil uji klinis belum keluar pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China pada 6 Desember lalu. Sambil menunggu izin BPOM, 1,2 juta vaksin itu disimpan dulu di Biofarma.
Pada 3 Desember 2020, Menteri Kesehatan Terawan A Putranto meneken Pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/99860/2020 soal penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Dalam Kepmenkes itu ditetapkan enam vaksin Covid-19 yang dipakai di Indonesia. Terawan juga mengatur dua skema vaksinasi yakni disubsidi pemerintah yang dikoordinasikan menkes, dan skema mandiri yang tanggung jawabnya berada di tangan Menteri BUMN.
Kemudian dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR pada 10 Desember lalu, Terawan menyatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 107 juta orang penduduk Indonesia berdasarkan perhitungan 67 persen dari 160 juta orang penduduk yang berada di rentang usia 18-59 tahun.
"Program vaksinasi Covid-19 sebanyak 107 juta orang. Di mana 75 juta orang pada skema mandiri dan 32 juta orang skema program pemerintah," kata Terawan dalam rapat kerja tersebut.
Belakangan, rencana vaksinasi covid-19 mandiri atau berbayar itu mengundang polemik. Dari epidemiolog, ahli kesehatan, aktivis hukum, hingga wakil rakyat di kompleks parlemen Senayan mengkritik rencana skema mandiri tersebut.
Akhirnya, pada 16 Desember 2020, Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dilaksanakan secara gratis. Oleh karena itu, dia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan realokasi anggaran guna ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut.
"Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi.
Pada Perpres 99/2020 yang diteken Jokowi pada 5 Oktober 2020 ditegaskan pada pasal 13 bahwa pelaksana vaksinasi Covid-19 adalah Kemenkes, kemudian dalam pelaksanaannya yakni pada pasal 14 kementerian itu dapat bekerja sama dengan sektor lain untuk dukungan dalam pemberian vaksin.
Dukungan itu yakni penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpan vaksin, keamanan, sosialisasi, serta penggerakan masyarakat.
